PERBEDAAN khusu pada suatu hukum peradilan militer

PERBEDAAN HUKUM ACARA PIDANA DENGAN HUKUM PERADILANMILITER             Pertamayang kita pelajari tentang hukum peradilan militer apa yang yang disebut denganperadilan militer tersebut. Ada yang di sebut juga peradilan militer yangmenyebut dasar hukumnya yang mana isi darsar hukumnya adalah Undang-UndangNomor 35 Tahun 1997 itentang Peradilan Militer.

Dan dasar hukum ini sangatpenting bagi hukum peradilan ,iliter yang mana peradilan ini sangat di butuhkanpada kemiliteran, Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militermerupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untukmenegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara1. Danpada waktu itu suatu kesatuan negara memiliki sebuah tanggung jawab yang  sangat berat sekali yang mana hal itu akanmenjadi suatu hal untuk membuat suatu peratutan yang suah ada pada suatu KUHPMdana semua tindakan yang sudah ada, bagi seorang militer perlu memperhatikansuatu peraturan yang sudah ada kalo tidak maka akan di hukum dengan peraturanyang sudah ada.menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini. Dan pada suatuperaturan militer akan menjadikan suatu badan hukum yang mana ada suatu pidanaumum maupun khusu pada  suatu hukumperadilan militer Begitu pula dalam KUHPM UU No 31 Tahun 1997 (pasal 215 Ayat1),  yang mana terdakwa atau pelanggardapat mendapatkan hukuman singkat yang mana aka di ganjar hukuman dariperadilan dali hukum tersebut yang mana sudah ada pada buku besar yang manayang disebut KUHPM yang sudah di buat sekian lama sampai sekarang,  Ketentuan umum UU No18 tahun 2003 tentang advokad(Pasal1Ayat1) advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan UU ini(ayat 2) jasa hukum di berikan advokad berupa memberikan konsultasi hukumbantuan hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi membela dan melakukantindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ketentuan umum di UU bantuan hukumNo 16 tahun 2011 (pasal 1 Ayat 1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ayat 2 penerima bantuanhukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ayat 3 pemberi bantuan hukumadalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberilayanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.

2Dan pada pasal yang di sebut di atas sudah tercantum pada undang – undang yangmana sudah di atur pada KUHPM dan selain itu pengaturan tersebut sudahmengeluartkan putusan yang sangat baik dan mendalam bagi masyrakat sekitar.            Danada pula hukum peradilan militer ini dilihat dari kemerdekaan dari orde lamadan oerde baru yang di katakana sangat baik atas perubahannya dan perbuhannyatersebut mulai tahun pembuatan sampai saat ini sangat baik dan peraturan –peratuan yang di buat oleh hukum peradilan militer sangat seimbang dengan hukum– hukum yang lain, Reformasi di Indonesia ditandai dengan berakhirnya kekuasaanOrde Baru pada tahun 1998, yang akhirnya membawa dampak perubahan danpembaharuan hampir disegala bidang tata kehidupan berbangsa dan bernegara, takterkecuali dibidang hukum dilaksanakan dengan mengganti produk-produk hukumyang dinilai bersifat represif dan otoriter dengan produk hukum yang lebihdemokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Apabila ditelisiklebih jauh, sebenarnya keinginan dan usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudahdi mulai sejak lahirnya Undang- Undang Dasar 1945 tentunya tidak bolehdilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu “melindungisegenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila’.Inilah garis kebijakan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia3. Danpada peraturan sendiri pada pembaharuan orde lama ke orde baru baik melalu perundang– undangan yang mana peraturan tersebut memiliki banyak tujuan yang memutuskansuatu kejadian atau pelanggaran yang di buat oleh terdakwa seorang prajuritatau orang lain yang tidak sebagai prajurit. Dan KUHPM masih di gunakan sampaisekarang ini. Kemudian biasanya peraturan ini memiliki suatu per4aturan yangmana sudah dio tetapkan melalui presiden pada orde lama maka dari itu seorangprajurit memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu tindakan, dansampai semena – mena maka akan di hukum yang ada di kitab perundang – undangan hukumperadilan militer  atau KUHPM.

Hingga kinimasih digunakan KUHPM yang merupakan terjemahan dari Wetboek Van MilitairStrafrecht Voor Nederlandsch Indie (staatsblad. 1934 Nomor 167) yangmerupakan kitab undang-undang warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yangberlaku untuk KNIL yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor39 Tahun 1947 tentang Kitab mUndang-Undang Hukum Pidana Militer,pahlawan heroikdengan gagah perkasa, berani menentang maut, sebagaibukti kecintaan terhadapbangsa dan tanah air Indonesia meski harus berkorban jiwa dan raganya.4Dan kata yang di atas tersebutuntuk mengatur seuatu tindakan TNI yang mana biasanya TNI itu bisa melakukansuatu tindakan yang mana bisa melukai seseorang juga seperti senjata yang dipakai oleh tentara tersebut secara legal atau tidak menaati peraturan maka akandi hukum seperti apa yang ada dalam buku besar yang mana sudah dikaji olehsebuah ahli hukum yaitu yang di sebut juga KUHPM dan ada pula subjek objek dariperadilan militer ini di karenakan itu suatu kesalahan atau kejahatan yangtidak di duga maka akan di hukum sejarta ada pada KUHPM yang sudah berlakusampai sekarang ini, maka dari itu lah terbentuknya suatu hukum peradilanmiliter aga bisa menjaga kejahatan orang – orang yang semena – mena, Dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana militer yangdalam pengertiannya adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi subyekperadilan militer yang menentukan dasardasar dan peraturan-peraturan tentangtindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadappelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamanapelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan jugacara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainyakeadilan dan ketertiban hukum5.

  Maka dari itu peraturan yang di buatperadilan militer berbeda dengan hukum acara pidana yang mana hukum pidanatersebut sangat penting dalam bagi masyarakat dan orang – orang sekitarnya danpenjelasannya hukum acara pidana sebagai berikut.            Hukumpidan meliputi suatu peraturan – peraturan yang mana terdakwa harus ada pemohonatau sanksi dan suatu seseorang untuk melihat suatu peraturan tersebut. Danpada hukum acara pidana ada hukum formil dan hukum material yang manaperaturanya beda tetapi ada kesamaan dan ada pula hukum pidana umum yang manahukum memiliki suatu bkeadaan yang beda dengan hukum formil dan hukum materieldan berikut penjelasan dari hukum pidana umum dan ada juga para ahlimengatakannya,             Hukumini memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, danaturan-aturan ini, misalnya dijumpai dalam KUHP, undang-undang Lalu Lintas, dansebagainya.28 Selanjutnya, batasan-batasan hukum pidana umum diberikan oleh:a. Prof. Sudarto.Hukum pidana merupakan aturanhukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentusuatu akibat yang berupa pidana.

Jadi hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu:·        Perbuatanyang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan olehorang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapatdisebut “perbuatanyang dapat dipidana” atau disingkat ” perbuatan jahat” (verbrechen).·        Pidana,yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatanyang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidanaini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel).

b. Simons.Hukum pidana dibagi menjadi hukumpidana dalam arti obyektif dan subyektif, yaitu:1)     Hukumpidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau juga disebutsebagai hukum positif atau ius poenale, adalah keseluruhan dari larangan–larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atauoleh suatu masyarakathukumumumlainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yangbersifatkhusus berupa suatu hukuman , dan keseluruhan dari peraturanperaturan dimanasyarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dariperaturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan darihukuman itu sendiri.

 2)     TindakPidana Umum dan Tindak Pidana Militer Tindak Pidana Umum. pidana umum ataudisebut dengan Delicta communia,31 adalah tindak pidana pasal KUHP,yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapatdilakukan oleh siapa saja.6makadari itu sangatlah berbeda dengan buku kitab kemiliteran dengan iniperbedaannya sangat banyak dan tidak melakukan tindakan yang sama dan sudah dijelaskan dalam kitab undang – undang hukum pidana atau KUHP yang telah dijelaskan sejak sekian lamanya.            Danitu pengertian dari pidana umu yang di sebutkan oleh para ahli dan danperaturanyang sudah ada pada ada di KUHAP dan sebelum kita melakukan peraturanyangb ada dalam KUHAP maka biasanya hakim akan melakukan sebuah pertanyaan yangmana pada terdakwa, yang mana terdakwa tersebut sudah melakukan kejahatanseperti apa dan apakah sampai terbuh pa tidaknya dan hukum pidana ini bisamelakukan hukuman yang setimpal yang sudah terdaka perbuat dan tidak ada katapembatalan yang mana terdakwa harus tanggung jawab apa yang di lakukan dandalam putusan hakim akan terpengaruh pada undang – undang atau buku besar yangdi sebut juga KUHAP.

Dan tindsak pidana seperti apa yang di jelaskan maka akandi hukum yang seperti tersebut berbeda dengan peratutan militer yang hukumannyasangat di tekankan pada pihak TNI dan lainnya yang menggunakan jabatannya danhukum acara pidana tersebut sangat lah tegas dan tidak merlihat terdakwaapabila terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang setimpal maka akan di hukum,hukuman yang ada di KUHP atau KUHAP dan di dalam kitab undang – undang hukumacara pidana tersebut beris penjara /kurungan atau hukuman yang paling beratpenjara seumur  hidup atau di tembakmati.  Berlakunya Hukum Pidana dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orangmengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar HukumNasional pada tahun 1963, dan dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 8 KUHP,dihubungkan mdengan tempat dan orang/pelakunya. Menurut sejarah hukum, pertamakali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orangyang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan denganwilayah , yang disebut dengan asas teritoritas.

Dalam perkembangan selanjutnya,dikaitkan dengan kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi yangdisebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antarnegara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagaisuatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dankepentingan negara sendiri seakanakan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yangperlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas.7            Hukumpidana atau hukum acara pidana yaitu pengertiannya untuk mencari danmendapatkan kebenaran materiel yang mana sudah di sebutkan dinatas tadi bahwahukum pidana lebih wajib di jadikan hukum sehari hari dari pada hukum peradilanmiliter yang sering terdengar yaitu pidana atau hukum acara pidana yang mana kebenaran dari suatu perkara pidana dgn menerapkanketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dgn tujuan agar mencaripelaku yg dapat didakwakan melakukan pelanggaran hak. Kemudian selanjutnyameminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbuktimelakukan tindak pidana dan apakah pelaku yg didakwakan itu dapatdipersalahkan.

Dan sebelum kita hukum kita bakan mengadakan pembuktian ataupemeriksaan yang mana dilakukan oleh petugas yang sudah di tetapkan danpemeriksa yang sudah di tetapkan kenapa terdakwa.Dalam KUHP tidakmemberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawainegeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semuaanggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHPjuga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata,anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu jugadikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu wetboekvan Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/ Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer(KUHPM).

Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia,apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil. 8 Maka dari ituperbedan yang ada p-ada kata – kata atau esay tersebut sangatlah benar makadari itu dari dasar hukumnya dan peraturan – peraturanya sangan  lah biak dan berguana bagi mastarakat yanagmana juga sudah di atur juga pada dasar hukumnya juga dan sudah di tulis besardi buku besar yang artinya buku itu tertulis KUHP, KUHAP, dan KUHPM sangatlahketiganya tersebut berbeda darin keterangan yang ada n pada di atas tersebutmaka dari itu berhubungam suatu peraturan yang berbeda akan tetapi perbedaanini tidak menunjuakn kehebatan atau kewenangan sebuh hukum sudah ada pada dalamjama orde lama dan orde baru dan perbedanya pula dari openyidikan yang berbedadan kasus dan aturannya aturannya yang berbeda juga. Hukum pidana lebihmeliputi seseorang atau masyrakat yang ada dan sedangkan hukum ,materielsangatlah berbeda cuman kedudukanya sama seperti sama di aturan undang – undangdan bedanya hukum pidana atau hukum acara pidna di atur di buku besar KUHP,KUHAP dan sedangkan militer di natur dalam buku KUHPM itulah peraturanya. 1November2006, Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997, SinarGrafika,Jakarta. 3 Barda NawawiArief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan DenganPidanaPenjara,Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 1.4 Marjoto, 1958,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-komentarnya,Politea,Bogor, hlm 6.5 S.

R.Sianturi,1985, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm18.6 Moeljatno danMarliman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar HukumPidanaIndonesia,Jilid 2,cet.

3,Jakarta, Pradnya Paramita,1997, hal: 57 S.R. Sianturi.,op.cit.

,hal. 1018MardjonoReksodiputro., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.,cet.

III., Jakarta., 1999., hal.

85-89

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out