Hukum Agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik

Hukum Agrariamerupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tetulisyang mengatur tentang agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yangditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 September 1960 Indonesiamengeluarkan Undang-Undang No.

5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara 1960 Nomor104, yaitu undang-undang yang mengatur tentang agraria dan diberi nama Undang-UndangPokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini lahir dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945dan dibuat dengan tujuan agar memberi kepastian hukum mengenai hak-hak tanah untukmewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara. Namunpada kenyataannya undang-undang tersebut tidak mewujudkan kemakmuran dankeadilan bagi rakyat dan negara. Hal ini disebakan karena adanya peraturan baruyang bertentangan dibawah UUPA. Misalnya dengan dikeluarkannya Undang-UndangNo. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan. Dalam peraturan tersebut menambahkan ketentuan baru dalam BabPenutup Pasal 83 (a) dan Pasal 83 (b).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pasal 83 (a) berbunyi “semua perizinanatau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelumberlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetapberlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”, sedangkan Pasal 83(b) berbunyi “pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 (a) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Peraturan tersebut telahditetapkan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang PerubahanUndang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada masa kepemimpinanpresiden Megawati terdapat 150 perusahaan pertambangan menuntut  agar diperbolehkan beroperasi di kawasanhutan lindung.

Dengan peraturan yang telah ditetapkan dapat dijadikan celah, terdapatbeberapa perusahaan yang diberikan izin untuk menambang secara terbuka di hutanlindung. Padahal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 38 (b) tidakdiperbolehkan melakukan penambangan terhadap hutan lindung secara terbuka. Akibatnyajumlah hutan lindung di Indonesia semakin berkurang karena penebangan liar,pembukaan lahan perkebunan, dan industri tambang yang mengalihfungsikan sertamerusak stuktur hutan tersebut.

Secara tidak langsung peraturan tersebut jugamelanggar UUPA Pasal 18, karena pengelolaan hutan dan lahan hanya untuk kepentingan tertentu sajadengan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengorbankan kehidupanmasyarakat pedesaan, adat, dan lainnya. Bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan UUPA sudahsedikit terkikis karena banyaknya peraturan dibawahnya yang saling bertentangan. Untuk itu, sebaiknya perlu dihentikanpengikisan UUPA melalui peraturan perundang-undangan yang mengabaikan konsep dasar UUPA .

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out